BONGKAR SKANDAL TENDER ARISAN PUPR LAMSEL: Modus Harga Mutlak Nyaris 100% Pagu, Aroma Pengondisian Proyek Menyengat

[ez-toc]BONGKAR SKANDAL TENDER ARISAN PUPR LAMSEL: Modus Harga Mutlak Nyaris 100% Pagu, Aroma Pengondisian Proyek Menyengat LAMPUNG SELATAN – Aroma dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyeruak tajam dari Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Di balik jargon pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2025, tersembunyi anomali statistik yang mengerikan: fenomena Tender Arisan dengan pola pemenang Harga Mutlak. Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menelanjangi fakta bahwa mekanisme lelang di PUPR Lamsel diduga kuat telah dikebiri. Kompetisi pasar dimatikan, digantikan oleh skenario pengondisian di mana nilai kontrak pemenang nyaris menyentuh 100% Pagu Anggaran, menyisakan efisiensi anggaran di bawah 0,5%—sebuah angka yang secara akal sehat bisnis konstruksi adalah mustahil tanpa adanya bid rigging (persekongkolan tender). Indikator paling telanjang dari dugaan korupsi ini adalah hilangnya prinsip value for money. Dalam lelang yang sehat, negara seharusnya menghemat 10-15% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Namun, di PUPR Lamsel, penghematan itu dirampok. Tujuh proyek strategis infrastruktur jalan senilai total Rp 21 Miliar menjadi bukti nyata. Para pemenang tender memenangkan proyek dengan selisih harga yang menggelikan, rata-rata hanya turun 0,11% hingga 0,23% dari pagu. Daftar Proyek dengan Efisiensi Tidak Wajar: Proyek & Lokasi Pagu anggaran (Rp) Nilai Kontrak (Rp) Efisiensi Penge hematan % Efisiensi Jl. Sp. Sidoharjo - Trimomukti (Way Panji) 3,0 M 2,996 M Rp 3,3 Juta 0,11% Jl. Kertosari - Wawasan (Tanjung Sari) 3,0 M 2,996 M Rp 3,6 Juta 0,12% Jl. Way Gelam - Balinuraga (Way Panji) 3,0 M 2,996 M Rp 3,8 Juta 0,13% Jl. Kenyayan - Wisata Tj. Tua (Bakauheni) 3,0 M 2,996 M Rp 3,9 Juta 0,13% Jl. Usaha Tani Trimomukti (Candipuro) 3,0 M 2,995 M Rp 4,3 Juta 0,15% Dari total Rp 21 Miliar pagu proyek di atas, negara hanya "menghemat" Rp 30 juta perak. Padahal, jika lelang berjalan normal, potensi penghematan bisa mencapai Rp 2,1 Miliar. Kemana selisih miliaran rupiah ini? Diduga kuat menguap menjadi commitment fee atau dana setoran kepada pihak pengatur proyek. Investigasi mendalam mengungkap bahwa kemenangan "Harga Mutlak" ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari rekayasa sistemik melalui modus Gagal Tender Berulang. Contoh paling mencolok terjadi pada paket Rekonstruksi Jalan Kota Baru - Sinar Rejeki (Pagu Rp 9 Miliar). Proyek ini dipaksa melewati tiga kali putaran lelang dengan kejanggalan administratif yang kasat mata: Lelang Tahap I: Digugurkan dengan alasan teknis, diwarnai temuan peserta (CV. RATAMA PERKASA) yang mengunggah dua penawaran berbeda—sebuah indikasi kekacauan yang disengaja. Lelang Tahap II: Diikuti 32 perusahaan, namun terjadi fenomena "Gugur Massal". Mayoritas peserta digugurkan karena dokumen "kosong". Secara logika, tidak mungkin puluhan kontraktor profesional serentak "lupa" mengisi dokumen jika bukan karena sabotase sistem atau instruksi untuk menjadi "perusahaan pendamping" semata. Lelang Tahap III (Final): CV. BATIN ALAM keluar sebagai pemenang. Ironisnya, pada tahap kedua, perusahaan ini termasuk yang digugurkan karena dokumen kosong. Bagaimana perusahaan yang "gagal administrasi" di putaran kedua tiba-tiba menjadi pemenang sempurna di putaran ketiga? Ini adalah indikasi kuat adanya "karpet merah" yang digelar oleh Pokja Pemilihan. Kemenangan CV. BATIN ALAM—yang juga tercatat memiliki rekam jejak masif di Kabupaten Tulang Bawang—menunjukkan adanya dugaan Kartel Kontraktor lintas daerah. Pola ini membatasi akses kontraktor lokal independen dan memusatkan proyek pada segelintir pemain lama yang memiliki akses "pintu belakang". Skandal ini kini menjadi bola panas bagi Ir. Agnatius Syahrizal, S.T., M.T., yang baru dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Lamsel pada 12 Januari 2026, menggantikan Drs. Hasbie Aska. Agnatius kini duduk di atas "bom waktu". Meski proses lelang terjadi di masa transisi, pelaksanaan fisik dan pembayaran termin ada di bawah kendalinya. Publik dan LSM Sigap kini menyorot tajam: Apakah Agnatius akan membersihkan warisan sistem korup ini, atau justru membiarkan praktik Tender Arisan terus berjalan? Rekam jejak personalnya saat menjabat di Mesuji pun kini kembali diungkit publik sebagai parameter integritas. ‎Tim Investigasi Times Akurat News ‎Lacak, Kembangkan, Buktikan.