Alarm Merah Di Balik WTP Lamsel: BPK Ungkap Borok Proyek Di Sejumlah Dinas, Negara Potensi Rugi Ratusan Juta

Alarm Merah di Balik WTP Lamsel: BPK Ungkap Borok Proyek di Sejumlah Dinas, Negara Potensi Rugi Ratusan Juta WTP Sekadar Status? BPK Bongkar Praktik Lancung di APBD Lamsel 2024, dari Proyek PUPR Hingga Alkes Fiktif KALIANDA, LAMPUNG SELATAN – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas pengelolaan APBD 2024 ternyata menyisakan catatan kelam. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap adanya borok serius di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah. Temuan ini menjadi alarm keras bahwa status WTP tidak menjamin hilangnya praktik penyimpangan anggaran. Sorotan paling tajam mengarah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran senilai Rp850 juta pada sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu, ditemukan pula praktik pengurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan kontraktor yang tidak ditagih, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan dan potensi kongkalikong. Praktik kecurangan ini tidak berhenti di Dinas PUPR. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPK membongkar masalah dalam pengadaan mebel dan komputer yang kualitasnya jauh di bawah standar kontrak. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga menjadi catatan merah akibat pertanggungjawaban yang tidak dapat diverifikasi. Sektor kesehatan pun tak luput dari temuan. Dinas Kesehatan dilaporkan melakukan pengadaan alat kesehatan (alkes) yang tidak sesuai spesifikasi. Artinya, negara membayar penuh untuk barang yang kualitasnya lebih rendah, sementara aset medis lainnya tidak jelas keberadaannya saat pemeriksaan fisik. Ketua DPP LSM Tunas Bangsa, Birman Sandi, menyatakan bahwa temuan ini adalah bukti nyata WTP seringkali hanya menjadi formalitas administratif. "Ini adalah pola klasik. WTP bukan berarti bersih dari korupsi. Kelebihan bayar, barang tak sesuai spek, itu adalah pintu masuk utama korupsi. Jika negara membayar lebih untuk sesuatu yang kurang, pertanyaannya sederhana: selisih uangnya lari ke mana?" tegas Birman Sandi, Selasa (22/7/2025). Menurutnya, aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, harus proaktif menindaklanjuti temuan BPK ini tanpa harus menunggu laporan resmi dari masyarakat. publik menuntut lebih dari sekadar pengembalian kerugian. Temuan yang berulang setiap tahun ini memunculkan desakan agar ada sanksi tegas bagi pejabat yang lalai dan rekanan nakal untuk memberikan efek jera. Tanpa penegakan hukum yang kuat, opini WTP hanya akan menjadi topeng yang menutupi praktik korupsi di Lampung Selatan.(*)