Perbaiki 380 Km Jalan, Pemprov Lampung Tunggu Restu Kemenkeu Soal Pinjaman Rp1 Triliun
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kini tengah menanti “lampu hijau” dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengajuan pinjaman daerah senilai Rp1 triliun. Dana segar yang diajukan kepada Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) ini diproyeksikan untuk mengakselerasi perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, menegaskan bahwa seluruh administrasi dan dokumen pengajuan pinjaman telah diselesaikan oleh pemerintah daerah.
“Pinjaman Rp1 triliun ini kita ajukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, utamanya untuk pembangunan jalan. Semua proses sudah selesai, sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan,” ujar Anang, Selasa (2/12/2025).
Baca Juga: Pemprov Lampung Gandeng Jakarta Smart City Percepat Optimalisasi Lampung-In
Dana pinjaman dengan suku bunga 6 persen ini akan dialokasikan secara spesifik untuk menangani sekitar 380 kilometer ruas jalan provinsi. Metode pengerjaan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan, mencakup pembetonan (rigid pavement) hingga perbaikan jalan aspal (flexible pavement).
Anang menjelaskan bahwa langkah ini diambil demi mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kondisi Saat Ini: Tingkat kemantapan jalan provinsi berada di angka 78%.
Target 2025: Meningkat menjadi 80%.
Target 2029: Mencapai 90% jalan mantap.
“Pinjaman ke BJB ini diarahkan untuk mencapai target jalan mantap 90 persen di 2029. Seluruh pekerjaan dilakukan bertahap dan direncanakan tuntas hingga 2029,” jelasnya.
Langkah strategis ini sebelumnya telah mendapatkan restu dari legislatif. DPRD Provinsi Lampung menyetujui rencana pinjaman daerah tersebut melalui rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2026 yang digelar pada Agustus 2025 lalu.
Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif ini menjadi landasan kuat bagi Pemprov Lampung untuk mempercepat konektivitas antarwilayah melalui perbaikan ruas jalan strategis.(*) 
