Sambut Kunjungan Menko AHY, Ketua DPRD Lampung Dorong Pembangunan Infrastruktur Hingga ke Desa BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendorong pemerintah pusat untuk memperbesar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, merespons kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Giri Akbar, momentum kunjungan Menko AHY harus dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, khususnya dalam menuntaskan proyek-proyek infrastruktur strategis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di Lampung. "Kami di DPRD siap bersinergi dan mengawal agar program prioritas Presiden, Asta Cita, dapat berjalan efektif di daerah. Oleh karena itu, kami berharap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab APBN bisa segera digelontorkan untuk Lampung," ujar Giri Akbar, Selasa (14/10/2025). Secara spesifik, Ketua DPRD menekankan agar fokus pembangunan tidak hanya pada jalan-jalan nasional, tetapi harus mampu menjangkau hingga ke tingkat desa. Menurutnya, konektivitas hingga ke pelosok adalah kunci keberhasilan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto. "Masyarakat sangat menginginkan jalan yang baik. Dengan infrastruktur yang memadai sampai ke desa, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga swasembada pangan akan berjalan jauh lebih efektif," jelasnya. Menanggapi aspirasi tersebut, Menko AHY dalam beberapa kesempatan di Lampung mengakui adanya tantangan konektivitas di tingkat daerah. Ia memaparkan bahwa kondisi jalan nasional sudah 90% baik, namun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota angkanya menurun drastis. Ia menyebut program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menjadi salah satu solusi yang terus dikoordinasikan pemerintah pusat. Giri Akbar menyimpulkan bahwa kolaborasi menjadi jalan keluar mutlak. "Anggaran daerah sangat terbatas, maka kolaborasi pusat dan daerah melalui program yang terintegrasi sangat kami harapkan," pungkasnya.(*)
Sambut Kunjungan Menko AHY, Ketua DPRD Lampung Dorong Pembangunan Infrastruktur Hingga ke Desa BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendorong pemerintah pusat untuk memperbesar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, merespons kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Giri Akbar, momentum kunjungan Menko AHY harus dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, khususnya dalam menuntaskan proyek-proyek infrastruktur strategis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di Lampung. "Kami di DPRD siap bersinergi dan mengawal agar program prioritas Presiden, Asta Cita, dapat berjalan efektif di daerah. Oleh karena itu, kami berharap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab APBN bisa segera digelontorkan untuk Lampung," ujar Giri Akbar, Selasa (14/10/2025). Secara spesifik, Ketua DPRD menekankan agar fokus pembangunan tidak hanya pada jalan-jalan nasional, tetapi harus mampu menjangkau hingga ke tingkat desa. Menurutnya, konektivitas hingga ke pelosok adalah kunci keberhasilan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto. "Masyarakat sangat menginginkan jalan yang baik. Dengan infrastruktur yang memadai sampai ke desa, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga swasembada pangan akan berjalan jauh lebih efektif," jelasnya. Menanggapi aspirasi tersebut, Menko AHY dalam beberapa kesempatan di Lampung mengakui adanya tantangan konektivitas di tingkat daerah. Ia memaparkan bahwa kondisi jalan nasional sudah 90% baik, namun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota angkanya menurun drastis. Ia menyebut program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menjadi salah satu solusi yang terus dikoordinasikan pemerintah pusat. Giri Akbar menyimpulkan bahwa kolaborasi menjadi jalan keluar mutlak. "Anggaran daerah sangat terbatas, maka kolaborasi pusat dan daerah melalui program yang terintegrasi sangat kami harapkan," pungkasnya.(*)